Dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026 mulai terkuak. Uang kas perusahaan daerah senilai lebih dari Rp 3,2 miliar diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Di balik perkara itu, muncul dugaan upaya menutup pemeriksaan hukum, permintaan uang untuk jasa pendampingan, hingga pembuatan perjanjian kerja sama (PKS) fiktif.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka berasal dari unsur direksi, badan pengawas, hingga advokat. Penyidik mengungkap dugaan keterlibatan para tersangka dalam pengeluaran kas perusahaan yang disebut-sebut untuk mengurus perkara hukum, tetapi uangnya tidak pernah sampai kepada penyidik kejaksaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, Kejati Jatim juga menemukan pengeluaran lain untuk kegiatan operasional, bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Empat tersangka yang ditetapkan adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas, serta MM yang merupakan advokat dari kantor Ma'ruf Syah.
Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menyebut total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp 3.270.559.452. Angka tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
"Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp 3.270.559.452 sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP Jawa Timur," ungkap Punia saat jumpa pers di Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026).
Rangkaian perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, direksi dan sejumlah pegawai PDTS KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sewa tenant.
Di tengah pemeriksaan tersebut, NW dan MN disebut menghubungi EES untuk menanyakan apakah ada pengacara yang dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi PDTS KBS.
EES kemudian memperkenalkan MM kepada kedua direksi. MM diduga diminta mengupayakan agar perkara yang ditangani Kejari Tanjung Perak dihentikan. Dalam prosesnya, MM disebut meminta uang jasa pendampingan hukum sebesar Rp 100 juta dan menyiapkan dana Rp 500 juta untuk biaya penutupan perkara.
Uang tersebut kemudian dikeluarkan dari kas PDTS KBS melalui persetujuan direksi. Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, disebut diperintahkan mengeluarkan uang tersebut.
"Tersangka NW selaku Direktur Operasional PDTS KBS dan tersangka MN selaku Direktur Keuangan PDTS KBS. Kemudian memerintahkan kepada saksi Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS mengeluarkan uang tersebut," ujar Punia.
Uang itu kemudian diserahkan EES kepada MM. Namun, berdasarkan keterangan Kejati Jatim, uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak sebagaimana yang dijanjikan.
"Uang tersebut diserahkan oleh tersangka EES kepada tersangka MM, namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak," ungkapnya.
Persoalan tak berhenti pada pemeriksaan di Kejari Tanjung Perak. Pada April 2025, penyidik Kejati Jatim juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak Badan Pengawas PDTS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013-2024.
Dalam perkembangan tersebut, MM disebut kembali meminta uang jasa pendampingan hukum dan sejumlah dana lainnya. Kejati Jatim mengungkap permintaan uang itu terus bertambah hingga mencapai Rp 2,41 miliar.
Namun, uang yang disebut-sebut untuk mengurus perkara itu tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Pemeriksaan terhadap PDTS KBS pun tetap berlanjut.
"Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pemeriksaan PDTS oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetap berlanjut," sambung Punia.
Setelah uang dikeluarkan, muncul persoalan lain, yakni bagaimana pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan dalam administrasi perusahaan. Kejati Jatim menduga empat tersangka bersekongkol membuat dokumen seolah-olah terdapat kerja sama layanan hukum.
Dokumen tersebut berupa perjanjian kerja sama atau PKS dan kuitansi honorarium konsultan hukum serta biaya pendampingan layanan hukum mitigasi. Total dokumen pertanggungjawaban yang diduga dibuat secara fiktif mencapai Rp 2,41 miliar.
Pembuatan dokumen itu diduga bertujuan agar uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan terlihat sebagai pengeluaran untuk kegiatan yang sah.
"Kemudian membuat PKS-PKS KBS fiktif dan menerbitkan kuitansi-kuitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendamping layanan hukum mitigasi tersebut dengan total sebesar Rp 2,41 miliar dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut adalah merupakan kegiatan yang sah," terang Punia.
Selain dugaan pengeluaran untuk pendampingan hukum, penyidik juga menemukan pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2025 dan 2026.
Pada 2025, nilainya mencapai lebih dari Rp 707 juta. Sementara pada 2026, terdapat pengeluaran lebih dari Rp 152 juta. Dana tersebut disebut digunakan untuk kegiatan operasional, BBM, pembayaran THR, dan honorarium.
Kejati Jatim juga menyebut akan mendalami dugaan aliran dana lebih dari Rp 707 juta yang disebut dalam pertanggungjawaban internal perusahaan. Hal itu mencuat setelah muncul pertanyaan mengenai dugaan honorarium yang diterima anggota DPRD Surabaya.
Punia menyatakan penyidik belum menyimpulkan ke mana aliran dana tersebut bermuara dan masih akan melakukan pendalaman.
"Nanti kami akan dalami lagi. Jadi, honorarium itu pertanggungjawaban yang dibuat di dalam pertanggungjawaban internalnya mereka. Nanti kami tambahkan lagi nanti," terang Punia saat jumpa pers di Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyebut belum menerima informasi mengenai anggota Komisi B DPRD Surabaya yang dikabarkan mengaku telah mengembalikan uang tersebut.
"Belum dapat informasi itu. Nanti kami akan dalami lagi. Penyidik akan mendalami lagi," tandasnya.
Sebelum empat tersangka ditetapkan, kuasa hukum pihak PDTS KBS, Masbuhin, telah memberikan tanggapan terkait kabar dugaan adanya pengacara yang menerima uang untuk menghentikan perkara pemeriksaan direksi, badan pengawas, dan kepala bagian keuangan KBS.
Dalam konferensi pers pada Rabu (18/11/2026), Masbuhin menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia juga menegaskan tidak ingin terjebak dalam polemik saling menyalahkan.
"Sehingga kami seyakin-yakinnya semua itu kebohongan. Silakan konfirmasi ke Kejari Tanjung Perak dan lainnya sendiri pasti akan dikatakan sebagai bualan saja, karena memang faktanya begitu," tutur dia.
Masbuhin mengakui adanya pos pengeluaran bantuan hukum, tetapi membantah kabar bahwa perkara tersebut dihentikan karena adanya permintaan uang. Ia menyebut pihak KBS justru merasa menjadi korban dalam persoalan tersebut.
"Saya tidak menampik itu terkait pengurusan dalam pos pengeluaran bantuan hukum itu tadi," ungkapnya.
Pihak KBS menyatakan menyerahkan pengungkapan perkara kepada penyidik Kejati Jatim. Sementara itu, Kejati Jatim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dan masih mendalami dugaan aliran dana lainnya.
Kasus dugaan korupsi kas KBS periode 2025-2026 ini berbeda dengan perkara korupsi pengelolaan keuangan KBS periode 2016-2024 yang menjerat mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar.
Dalam perkara sebelumnya, Choirul diduga menyelewengkan dana sebesar Rp 10,2 miliar. Penyidik mengidentifikasi pengeluaran kas yang tidak sah pada 2023 hingga 2024, termasuk anggaran operasional yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan perusahaan dan pakan satwa.
Pada Senin (16/11/2026), Choirul telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21. Dalam pelimpahan tahap II itu, jaksa turut menerima sejumlah barang bukti, di antaranya delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, laptop, handphone, uang tunai, serta tanah dan bangunan.
Dengan demikian, terdapat dua perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS yang bergulir dalam rentang periode berbeda. Perkara pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan 2016-2024 dengan dugaan penyelewengan Rp 10,2 miliar, sedangkan perkara terbaru menyangkut pengelolaan kas 2025-2026 dengan nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp 3,27 miliar.