Populer

detik.com tribunnews.com herstory.co.id

Habiburokhman, menjelaskan mengenai tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

"Gaungnya belum reda ketika kritik berdatangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada perlakuan tebang pilih. Prof. Dr. Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Sebagian kritik itu bermuara pada satu soal: tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/11/2026).

Komisi III DPR RI, kata Habiburokhman, berterima kasih atas semua kritik itu. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang terus mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah tanda bahwa hukum sedang dirawat, bukan diabaikan. Karena itu pula kami merasa perlu menjelaskan duduk perkaranya," jelas dia.

ADVERTISEMENT

Habiburokhman menjelaskan bahwa tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Dia mengatakan asas yang menjadi jiwa undang-undang ini tidak bergeser sedikit pun: kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, crime does not pay.

"Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen. Berkali-kali pemulihan aset negara membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Kini, dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetap bisa dikejar," ujar dia.

Dia menambahkan bahwa jangkauan UU Perampasan Aset ini melebar. Selain korupsi, kata dia, undang-undang ini menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.

"Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara. Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," ujar dia.

Habiburokhman mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment juga tidak diambil di ruang hampa. Selama pembahasan, Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai unsur masyarakat.

"Suara yang masuk tidak seragam. Ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, dan pandangan itu kami timbang sungguh- sungguh. Namun, tak sedikit pula akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa yang dengan jernih menyarankan sebaliknya," ujar dia.

"Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, menyampaikannya tanpa tedeng aling-aling dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III pada 26 Oktober 2026. 'Saya mengusulkan ketentuan Illicit Enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset', katanya," imbuh Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan bahwa pandangan serupa juga disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK), serta Indonesia Millennials Center (IMC).

Dari kalangan mahasiswa, Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) meminta pengaturan illicit enrichment dipisahkan dari hukum acara perampasan aset. Sementara itu, Forum Mahasiswa Lintas Kampus (FMLK) menilai pengadopsian ketentuan tersebut bukan kewajiban, melainkan pilihan yang dapat disesuaikan dengan sistem hukum nasional.

"Peringatan juga datang dari Kejaksaan. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) menegaskan bahwa perampasan aset harus menjadi pelengkap bagi perkara pidana. Illicit enrichment dan Unexplained Wealth Order tidak boleh dijadikan teknik pembuktian dalam perampasan aset, sebab aset tindak pidana pada prinsipnya harus dibuktikan dalam perkara pidana. Rincian seluruh pandangan tersebut kami himpun dalam lampiran keterangan ini," katanya.

Habiburokhman menjelaskan UU Perampasan Aset merupakan hukum acara yang mengatur proses administratif, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.

"Menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil. Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," jelasnya.

"Lalu bagaimana dengan pidana mati yang ikut ditegaskan dalam undang-undang ini? Itu bukan kriminalisasi baru. Norma tersebut sudah lama hidup dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kehadirannya di sini sekadar menegaskan, bukan membentuk delik," imbuhnya.

Habiburokman juga menjelaskan soal hak asasi manusia. Dia mengatakan bahwa hukum melarang hak milik pribadi diambil alih secara sewenang-wenang.

"Ada pula soal hak asasi. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28H ayat (4) melarang hak milik pribadi diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Seseorang yang kesulitan menjelaskan asal-usul hartanya secara administratif belum tentu memperoleh harta itu dari kejahatan. Negara yang kuat bukanlah negara yang mudah merampas, melainkan negara yang merampas dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang adil. Kita juga tak boleh membuka celah bagi oknum yang hendak menyalahgunakan kewenangan. Di berbagai negara, perkara perampasan aset kerap diwarnai pelanggaran oleh aparat penegak hukum, bahkan sampai aset rampasan dipakai untuk kepentingan pribadi," ucap dia.

Berkaca ke Sejumlah Negara

Selain itu, Habiburokman kemudian menyinggung hukum di sejumlah negara. Dia menyebut Italia memberikan pembelajaran yang mahal.

"Negeri itu tidak mengenal illicit enrichment sebagai delik, tetapi memiliki perampasan preventif dalam Kode Antimafia (Decreto Legislativo No. 159/2011) dan perampasan yang diperluas dalam Pasal 240-bis Codice Penale. Keduanya memperhitungkan ketidakseimbangan antara kekayaan dan penghasilan sah. Pada 25 September 2025, European Court of Human Rights memutus perkara Isaia and Others v. Italy (Application nos. 36551/22, 36926/22, dan 37907/22). Pengadilan HAM Eropa itu menilai bahwa ketidaksesuaian antara penghasilan dan kekayaan semata tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa aset berasal dari kejahatan. Tanpa pembuktian yang memadai, Italia dinyatakan melanggar Pasal 1 Protokol No. 1 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak atas harta benda," katanya.

Habiburokhman mengatakan Konvensi internasional pun tidak memaksa. Dia menyebutkan bahwa Pasal 20 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, meminta negara pihak untuk mempertimbangkan pengaturan illicit enrichment, dengan tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya masing-masing ("subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system").

"Amanat itu sudah kami jalankan dengan menimbangnya secara serius, termasuk lewat perbandingan dengan praktik negara lain. Hasil perbandingan itu menarik. Kajian Basel Institute on Governance pada 2021 terhadap legislasi di 103 yurisdiksi mencatat 98 undang-undang yang tergolong illicit enrichment laws. Sebagian besar berada di kawasan Asia-Pasifik (36), Afrika (35), dan Amerika (25). Sebaliknya, banyak negara dengan sistem perampasan aset yang matang, termasuk negara- negara pusat keuangan dunia, memilih tidak menjadikan illicit enrichment sebagai tindak pidana. Mereka tetap mampu memulihkan aset hasil kejahatan dengan instrumen lain yang menjaga kaitan antara aset dan tindak pidana asalnya," kata dia.

Habiburokhman menambahkan bahwa Amerika Serikat bersikap tegas sejak meratifikasi Konvensi Inter-Amerika Melawan Korupsi (Inter-American Convention against Corruption/IACAC). Dalam resolusi persetujuan ratifikasi tertanggal 27 Juli 2000, kata dia, Senat Amerika Serikat menyatakan bahwa delik illicit enrichment dalam Pasal IX konvensi itu membebankan pembuktian kepada terdakwa sehingga tidak sejalan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

"Washington hanya bersedia membantu negara lain sepanjang dimungkinkan hukum domestiknya. Sebagai gantinya, Amerika Serikat bertumpu pada perampasan pidana (criminal forfeiture) dan perampasan perdata (civil forfeiture). Bahkan dalam perampasan perdata, pemerintah tetap wajib membuktikan bahwa aset yang hendak dirampas berkaitan dengan tindak pidana," ujar dia.

Dia menyebutkan bahwa Kanada menempuh jalan serupa. Dalam pernyataan pemahaman (statement of understanding) atas Pasal IX IACAC, Ottawa menyatakan bahwa delik tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijamin Konstitusi Kanada, sehingga tidak akan diterapkan.

"Pemulihan aset di sana berjalan melalui ketentuan hasil kejahatan dalam Criminal Code dan undang-undang perampasan perdata di tingkat provinsi. Provinsi British Columbia memang menambahkan Unexplained Wealth Order ke dalam Civil Forfeiture Act-nya pada 2023. Namun, instrumen itu berupa perintah pengadilan dalam proses perdata yang mewajibkan seseorang menjelaskan asal-usul asetnya, bukan delik pidana, dan pihak yang bersangkutan tetap berhak membantahnya di depan hakim," ucap dia.

Habiburokhman kemudian menyinggung hukum di Portugal. Dia menyebut apa yang terjadi di Portugal mirip dengan di Indonesia.

"Kisah Portugal paling mirip dengan perdebatan kita. Parlemen di Lisbon dua kali mengesahkan kriminalisasi atas kekayaan yang tak sebanding dengan penghasilan sah. Dua kali pula Tribunal Constitucional membatalkannya, lewat Acórdão n.o 179/2012 dan Acórdão n.o 377/2015. Mahkamah menilai rumusan itu tidak jelas melindungi kepentingan hukum apa, tidak cukup pasti merumuskan perbuatan yang dilarang, dan melanggar asas praduga tak bersalah. Portugal lalu berbelok. Kewajiban pejabat publik melaporkan harta diperketat, dan pejabat yang sengaja menyembunyikan hartanya (ocultação intencional de património) diancam pidana melalui Lei n.o 52/2019 sebagaimana diubah dengan Lei n.o 4/2022. Bagi terpidana tindak pidana tertentu, tersedia perampasan yang diperluas (perda alargada) berdasarkan Lei n.o 5/2002. Pola ini sejalan dengan gagasan menjadikan LHKPN sebagai pintu masuk penegakan hukum," katanya.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan Jerman juga tak mengenal illicit enrichment sebagai tindak pidana. Reformasi hukum perampasan aset yang berlaku sejak 2017 memang memperluas ruang perampasan, termasuk perampasan mandiri (selbständige Einziehung) atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tertentu meski pemiliknya tidak dipidana.

"Tetapi perampasan itu tetap mensyaratkan keyakinan hakim bahwa aset berasal dari perbuatan melawan hukum. Ketidakseimbangan antara nilai aset dan penghasilan sah hanya menjadi salah satu bahan pertimbangan. Kajian Cornelia Körtl dan Imad Chbib dari University of Portsmouth menyimpulkan bahwa rezim tersebut memang mengandung sejumlah unsur illicit enrichment, tetapi tidak memenuhi kriteria sebagai legislasi illicit enrichment," jelas dia.

Habiburokhman mengatakan ada pelajaran yang bisa diambil dari perbandingan hukum sejumlah negara itu. Negara-negara dengan tradisi negara hukum yang kuat terbukti tetap bisa memulihkan aset hasil kejahatan tanpa memidanakan kekayaan yang tak bisa dijelaskan.

"Selain itu, karena banyak pusat keuangan dunia tidak mengakui illicit enrichment sebagai tindak pidana, sebagaimana dicatat Bank Dunia dalam kajian On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (2012), mengejar aset di luar negeri dengan dasar delik itu justru kerap tersandung dalam bantuan timbal balik masalah pidana. Dengan menautkan perampasan aset pada tindak pidana asal yang dikenal luas, seperti korupsi dan pencucian uang, undang-undang ini lebih mudah dioperasikan untuk memburu aset yang dilarikan ke luar negeri," ujar dia.

"Lagi pula, sistem hukum kita tidak berangkat dari nol. Pasal 37A dan Pasal 38B Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengenal pembuktian terbalik atas harta benda terdakwa. Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa hartanya bukan hasil tindak pidana. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pun dapat menjadi pintu masuk penyelidikan dugaan korupsi maupun pencucian uang. Pekerjaan rumah kita bersama adalah memastikan seluruh administrasi ini bekerja sepenuhnya," ucap dia.

Jawab Kritik ICW

Habiburokhman menanggapi kritikan ICW. Menurutnya, Komisi III DPR menghormati setiap pandangan yang ada mengenai Undang-Undang Perampasan Aset ini.

"Tentang tudingan tebang pilih, Komisi III menghormati kebebasan ICW menyampaikan pandangannya. Dengan segala hormat, penilaian itu tidak sejalan dengan rumusan undang- undang. Tak satu pun ketentuan di dalamnya memberi perlakuan istimewa kepada pejabat. Perluasan cakupan pada tindak pidana seperti penipuan berbasis teknologi informasi dan narkotika justru dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang selama ini menjadi korban, bukan untuk menyasar mereka," jelas dia.

Komisi III juga menanggapi pandangan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut roh UU Perampasan Aset menjadi hampa karena tidak memuat ketentuan illicit enrichment.

"Terhadap pandangan Prof. Dr. Mahfud MD bahwa roh undang-undang ini menjadi hampa, kami menyampaikan hormat sekaligus pandangan yang berbeda. Roh undang-undang ini terletak pada kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan sampai ke tempat paling tersembunyi, termasuk ketika pelakunya sudah wafat atau buron. Hal itu selama delapan belas tahun belum dapat kita wujudkan," ucap dia.

"Undang-undang ini telah dinantikan selama delapan belas tahun. Komisi III DPR RI mengajak seluruh elemen bangsa mengawal pelaksanaannya, agar setiap rupiah yang diambil dari rakyat kembali kepada rakyat. Kritik akan selalu kami dengar, dan pengawasan akan selalu kami sambut," pungkasnya.

(lir/lir)
link

penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Rumah tersebut diduga menjadi posko terkait makar.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penggeledahan telah berjalan sejak Kamis (19/11/2026) malam. Ada enam titik yang digeledah tim penyidik.

"Sejak Kamis malam, Tim Penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait TP (Tindak pidana) makar di lima lokasi rumah terkait BJP (Brigjen Pol) TK dan KBP (Kombes Pol) IM di daerah Bogor dan satu lokasi di Curug, Tangerang," kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengungkapkan salah satu rumah yang digeledah di wilayah Bogor terindikasi digunakan sebagai posko oleh Kombes Kombes Iman Imanuddin (IM). Dia belum menguraikan detail apa status Kombes Iman dan Brigjen Tedjo Kusumo dalam perkara ini.

ADVERTISEMENT

"Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM," ujarnya.

Penampakan Rumah yang Digeledah

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (20/11), rumah tersebut memiliki warna cat putih pada bagian temboknya. Rumah itu berada di kawasan kuliner.

Di depan rumah tersebut, terdapat sebuah area yang menjadi lokasi parkir kendaraan mobil dan sepeda motor. Ada beranda kecil di depan pintu rumahnya.

Di sebelah kiri rumah, terdapat area kafe beserta parkir kendaraan, sementara rumah makannya berada di depan rumah tersebut.

Bareskrim sudah menggeledah sebuah rumah di Cibinong, Bogor. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan spanduk.

"Ada beberapa dokumen-dokumen, ada beberapa spanduk, ya, yang intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro di Cibinong.

"Jadi sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain," tambahnya.

Diduga Menjadi Posko Terkait Makar

Susatyo mengatakan rumah tersebut dipakai oleh Kombes Iman Imanuddin sebagai posko terkait makar.

"Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM," kata Susatyo.

Penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi terkait perkara ini. Salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan yang terkait dengan Eko Hadi Santoso. Penggeledahan itu dilakukan pada Selasa (17/11) malam.

"Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi)," kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11).

Adapun kasus ini telah masuk dalam tahap penyidikan. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini.

Kasus Penyadapan Presiden

Di sisi lain, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Keempat tersangka ialah:

- Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta
- Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso
- Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan.

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).

Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11) dan Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.

(lir/lir)
link

Tasya Farasya menelan kerugian bernilai fantastis. Hunian seluas 1.200 meter persegi yang dibangun dengan biaya puluhan miliar rupiah tersebut kini butuh anggaran perbaikan hingga miliaran rupiah.

"Untuk pembangunan rumah kan banyak ya, ada dari teknik sipil, interior, finishing, terus juga apa namanya built-in furniture, terus furniture gitu. Jadi kalau ditanya berapanya sih, ya perkiraannya besarlah ya, puluhan miliar gitu," kata Tasya Farasya saat ditemui di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).

Ibu dua anak itu menambahkan proses perbaikan yang saat ini sedang berjalan telah menguras dana yang sangat besar. Padahal, pengerjaan renovasi tersebut baru mencakup sebagian kecil dari keseluruhan titik yang rusak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan untuk perbaikan ini pun ya sudah menyentuh angka miliaran," tuturnya.

ADVERTISEMENT

Kuasa hukum Tasya Farasya, Riphat Senikentara, menegaskan estimasi biaya renovasi dipastikan akan terus melonjak. Pasalnya, sejumlah fasilitas utama seperti area kolam renang dan pondasi luar masih dalam penanganan.

"Selanjutnya akan tambah miliaran lagi dan ini belum dimulai apa-apa. Nanti teman-teman lihat di situ masih banyak, kolam renang masih dibenerin, masih berantakan," timpal Riphat Senikentara.

Beban pengeluaran Tasya Farasya tidak berhenti pada kerusakan rumah pribadinya saja. Ibunda Tasya, Ala Alatas, mengungkap putrinya terpaksa merogoh kocek sendiri dalam jumlah masif untuk membiayai perbaikan rumah tetangga di area belakang yang ikut retak dan terdorong selama proses konstruksi awal.

"Rumah tetangga belakang itu pun retak semua sewaktu dalam pembangunan ini, masih Ahmad di sini. Tasya sudah melakukan perbaikan dengan nominal yang sangat besar untuk rumah di belakang," beber Ala Alatas.

Tasya Farasya mengakui dirinya terpaksa menalangi seluruh biaya ganti rugi kerusakan rumah tetangga tersebut atas dasar kepedulian, meskipun hal itu semestinya menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana.

"Memang seharusnya bukan tanggung jawab saya sebenarnya gitu, tapi ya kasihan juga kan. Jadi saya yang turun tangan, saya lagi gitu," pungkas Tasya Farasya.



(ahs/pus)
link

Pramono Anung menyampaikan sejumlah pesan kepada buruh hingga pengusaha usai penetapan UMP tersebut.

Penetapan UMP Jakarta 2027 diumumkan Pramono pada Jumat (20/11/2026). UMP Jakarta 2027 naik 7,1 persen atau Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026. Pada 2026, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp 5.729.876.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pramono mengatakan dirinya telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang penetapan UMP DKI Jakarta 2027. Penetapan itu dilakukan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941," kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

ADVERTISEMENT

Dia menyebut kenaikan UMP tahun ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang sebesar 6,1 persen. Dia mengatakan kenaikan UMP dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan dunia usaha.

"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.

Pembahasan UMP Melalui Tripartit

Pramono mengungkapkan pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Meski batas akhir penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11), Pemprov DKI bersama unsur buruh dan pengusaha berhasil menyelesaikan pembahasan lebih awal.

Dia menyebut proses pembahasan dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.

"Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu," tuturnya.

Harap Buruh Sejahtera dan Pengusaha Survive

Pramono berharap kenaikan upah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha para pengusaha di Ibu Kota. Pramono mengatakan Pemprov DKI berupaya menjembatani perbedaan pandangan.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," kata Pramono.

Pramono mengakui setiap pihak memiliki usulan berbeda terkait nilai alfa yang menjadi komponen dalam perhitungan UMP. Pemprov DKI kemudian mengambil jalan tengah hingga diperoleh angka yang dinilai moderat.

"Begitu alfanya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya walaupun pasti nggak semuanya setuju, pastilah. Tetapi alhamdulillah bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu," jelasnya.

(amw/lir)
link
link
link
link

Gibran Rakabuming Raka. Menurut Irawan, hal paling prinsip dalam pengisian kekosongan jabatan wapres adalah ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres paling lambat 60 hari.

"Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden," kata Irawan kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar ini mengatakan, catatan Mahfud mengenai ketentuan waktu 14 hari kerja setelah nama cawapres diserahkan akan menjadi bahan pembahasan Panitia Ad Hoc. Dia mengatakan catatan tersebut akan menjadi pokok bahasan saat rapat gabungan.

"Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Meski demikian, Irawan memastikan belum ada perubahan jadwal sidang paripurna MPR pada 9 Desember nanti untuk pemilihan wapres. Catatan dan tafsir Mahfud akan dipertimbangkan dalam rapat gabungan.

"Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari," jelasnya.

Dia menegaskan MPR akan mencermati prosedur pengisian kekosongan jabatan wapres agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"MPR pasti akan memperhatikan secara cermat dan saksama prosedur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden," imbuhnya.

Catatan Mahfud

Sebelumnya, mantan Menkopolhukam Mahfud Md menyampaikan MPR mungkin tidak bisa menggelar sidang pergantian wakil presiden pada 9 Desember 2026 jika Presiden Prabowo Subianto belum mengirim dua nama wapres pengganti Kamis (19/11) kemarin. Mahfud menyebut, berdasarkan aturan, nama pengganti wapres harus diserahkan 14 hari kerja sebelum sidang MPR.

Mahfud menyampaikan analisisnya lewat akun X-nya @mohmahfudmd, dilihat detikcom, Jumat (20/11/2026). Ia berharap persoalan waktu ini diperhatikan Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI.

"Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," kata Mahfud.

Mahfud membeberkan sejumlah alasannya bahwa berdasarkan UUD MD3 dan Tatib MPR, pengajuan calon pengganti wapres diajukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR. Namun, dia menyebut hari yang dimaksud adalah hari kerja, bukan hari kalender.

Karena itu, ia menyarankan agar Sidang MPR ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dia menjelaskan mekanismnye yakni jika Prabowo menyerahkan Kamis (20/11), maka Sidang MPR ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja.

"Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya," tutur dia.

(dek/ygs)
link

Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya pernah ditawari untuk bergabung dalam pemerintahan. Namun, Mega menolak tawaran tersebut dan memilih berada di luar pemerintahan.

"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Megawati dalam orasi ilmiah berjudul "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), dalam keterangan tertlulisnya, dikutip Jumat (20/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Megawati mengatakan, pemahaman terhadap falsafah bangsa tidak cukup hanya dengan mengenalnya, tetapi juga harus disertai pemahaman mengenai konteks sejarah kelahirannya serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Megawati menilai banyak yang takut bersikap dan haru menunggu perintah. Padahal, lanjut dia, setiap hak warga dijamin dalam konstitusi.

"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," ujar Megawati.

"Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," sambungnya.

Kebebasan Bicara Dijamin Konstitusi

Dia juga mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia kemudian menyinggung soal penyadapan ilegal yang belakangan ini terjadi.

Megawati mendorong masyarakat untuk tidak takut bersuara. Menurutnya, kebebasan berbicara dijamin oleh konstitusi dan tak mungkin semua warga negara akan ditangkap hanya karena berbicara.

Ia menuturkan sudah pernah dipanggil polisi tiga kali dan kejaksaan satu kali. Menurutnya, sikapnya selama ini justru bentuk ketaatan pada hukum sebagai warga negara, bukan pembangkangan.

"Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," imbuhnya.

(dek/lir)
link
(sao/up)
link
(sfn/lth)
link
link
(ass/pus)

link
(ass/pus)

link
(ass/pus)

link
link

Habiburokham Jelaskan Tak Dimuat..

Terbongkar Rumah di Bogor Diduga..

Kerugian Fantastis Tasya Farasya..

Pesan Pramono saat Tetapkan UMP ..

Restoran Bangunan Bersejarah Tug..

Putusan Bersejarah: Myanmar Bers..

5 Alasan Buruh Tolak Mentah-ment..

Sidang Pemilihan Wapres Tak Beru..

Pengakuan Megawati Ditawari Masu..

Angkat Bicara soal Ladaku Ditola..

Pas Impor Nggak Dilibatin, RMA T..

Ada Spot Sunyi di Lebak Bulus, A..

Baru Sejam Ketemu Langsung Dilam..

Kampung Baduy Terbakar, Warganet..

Gila! GTA 6 Raup Rp 68 Triliun d..

NASA Abadikan Badai Petir Mirip ..

Robert Pattinson Jadi James Bond..

Urutkan Aktor yang Pernah Dicium..

Cuek dengan Bond Girl Baru, Lea ..

Jarang Tersorot, Putri Nicole Ri..